Pemerintah Bantah Gagal Soal Sipadan-Ligitan

Jakarta, Sinar Harapan
Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan Indonesia sudah sepakat menyelesaikan masalah Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Oleh karena itu Indonesia harus konsisten dengan keputusan Mahkamah Internasional, dan keputusan itu bukan merupakan kegagalan Pemerintah Indonesia.

”Keputusan itu tak terkait dengan kegagalan pemerintah, tetapi itu merupakan kemauan kita bersama,” kata Wapres, usai membuka ”Seminar Wajah Politik dan Ekonomi Indonesia 2003” di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (18/12).
Dia mengingatkan, untuk mengantisipasi keputusan seperti ini, Pemerintah sudah memberikan peringatan agar semua pihak menerima apapun Keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, menurutnya, Pemerintah sudah maksimal dalam memberikan argumen mengenai Sipadan-Ligitan dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Jadi keputusan itu tidak terkait dengan kegagalan Pemerintah, apalagi penyerahan kasus ini ke ICJ kasus itu sudah berlangsung tahun 1996.
Dengan adanya keputusan itu Wapres mengajak agar dibina kesatuan pulau-pulau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai keputusan Sipadan-Ligitan itu membawa persoalan baru bagi Indonesia. ”Jangan sampai kita habiskan energi untuk Sipadan-Ligitan. Keputusan itu sudah merupakan konsekuensi internasional antara dua negara (Indonesia-Malaysia),” ia mengingatkan.

Ajukan Interpelasi
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Megawati Soekarnoputri selaku Kepala Pemerintahan karena dinilai tidak mampu dalam menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya setelah Mahkamah Internasional di Denhaag mengalahkan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara Malaysia.
”Harus ada pertanggungjawaban politik dari pemerintahan sekarang ini atas lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Meski keputusan itu telah diambil oleh Mahkamah Internasional, tetapi DPR tidak bisa menerima begitu saja kekalahan tersebut,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie kepada SH, Rabu (18/12) pagi.
Lebih lanjut Effendy menyatakan pengajuan hak interpelasi ini sangat penting agar Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden Megawati bisa menjelaskan langsung masalah Sipadan dan Ligitan kepada rakyat Indonesia lewat forum rapat paripurna DPR. Namun demikian, Effendy Choirie mengakui kekalahan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak bisa dilepaskan dari warisan politik Pemerintahan Orde Baru yang memutuskan menyerahkan sengketa kedua pulau tersebut kepada Mahkamah Internasional.
Permintaan pertanggungjawaban terhadap Kepala Pemerintahan atas kekalahan Indonesia di Mahkamah Internasional dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini juga diungkapkan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong.

Kepada SH, Rabu pagi. Ketua Komisi yang membidangi masalah luar negeri dan pertahanan ini menegaskan Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada Kepala Pemerintahan untuk menjaga integritas wilayah NKRI.
Jika dilihat dari Pembukaan UUD 1945 tersebut maka usul pengajuan hak interpelasi DPR kepada Presiden bisa saja dilakukan sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mengerti mengapa Indonesia tidak bisa memenangkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.
”Bukan tidak mungkin beberapa wilayah atau pulau yang kini dikuasai akan terlepas dari Indonesia jika Pemerintah tidak sungguh-sungguh menjaga integritas wilayah kita,” ujarnya.

Harus Diterima
Sementara itu Ketua Komisi II DPR Agustin Teras Narang kepada SH menyatakan keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia harus diterima, sebab itu diambil berdasarkan penelitian, data-data, dokumen dan sumber historis menyangkut kedua pulau itu, mengerahkan hakim-hakim yang sangat independen sehingga keputusan tersebut sudah berdasarkan analisa dan penelitian yang cukup mendalam.
”Sebagai bangsa, kita harus menerima apa yang diputuskan Mahkamah Internasional. Sebab Pemerintah kita pada masa lalu telah memutuskan menyerahkan masalah ini pada mereka,” katanya
Menurutnya, kita harus melihat masalah Sipadan dan Ligitan ini bukan dari kacamata kelemahan atau kekuatan diplomasi Indonesia. Tetapi masalah ini sudah diserahkan ke Mahkamah Internasional dan artinya masalah ini ditangani secara hukum. Oleh karena itu apapun keputusannya harus diterima.
Menyangkut integritas wilayah NKRI, Teras Narang juga menyarankan kepada Pemerintahan saat ini untuk sungguh-sungguh dan seoptimal mungkin menjaga dan memelihara keutuhan wilayah. Pengalaman Sipadan-Ligitan harus dijadikan pegangan di masa mendatang.

Tidak Ganggu Hubungan
Sementara itu, dari Malaysia, pemerintah di Kuala Lumpur menilai hubungan bilateral dengan Indonesia tidak akan terganggu oleh hasil putusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas sengketa Sipadan dan Ligitan, bahkan dia mengupayakan untuk terjalin lebih erat.
PM Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia juga akan menerima putusan tersebut bila klaim atas Sipadan dan Ligitan memenangkan Indonesia.
”Saat itu bisa saja ada kemungkinan bahwa putusan Mahkamah tidak akan menguntungkan kita. (Bahkan) bila tidak menguntungkan, kita akan menerimanya,” kata Mahathir setibanya di Kuala Lumpur setelah berkunjung ke Jepang pada Selasa malam (17/12).
Meski begitu, Mahathir juga mengatakan bahwa Malaysia sejak lama yakin atas kepemilikian kedua pulau tersebut dan memiliki semua bukti yang kuat. ”Namun kita bersyukur bahwa masalah ini akhirnya diselesaikan secara damai,” kata Mahathir seperti yang dikutip kantor berita Malaysia, Bernama
Kendati bersyukur atas keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam kepemilikan Sipadan dan Ligitan, Deputi PM Abdullah Badawi mengimbau semua pihak di negaranya agar tidak larut dalam kemenangan. Justru dia menekankan nilai penting hubungan dengan Indonesia.
”Apa yang penting saat ini yaitu memastikan bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia selalu tetap erat,” kata calon pengganti PM Mahathir tersebut. ”Ini tidak akan mengganggu hubungan dengan Indonesia. Kita menunjukkan telah menyelesaikan sengketa secara damai sebagai negara bertetangga,” kata Badawi.

Dinilai Adil
Di lain pihak kendati mengalami kekecewaan yang mendalam, Pemerintah Indonesia, seperti diutarakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, percaya bahwa keseluruhan proses peradilan penyelesaian sengketa tersebut telah berlangsung secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berwibawa. ”Oleh karena itu Pemerintah Indonesia menerima keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai final dan mengikat,” kata Hassan.
Dia juga mengambil hikmah dari putusan Mahkamah Internasional tersebut dengan mengatakan bahwa itu memiliki arti penting dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia maupun interaksi regional antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ”Fakta bahwa Indonesia dan Malaysia pada tahun 1997 bersepakat untuk mengajukan kasus Sipadan-Ligitan pada proses ajudikasi melalui Mahkamah Internasional telah secara jelas merefleksikan komitmen politik kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai,” kata Hassan Selasa lalu (17/12).
Dia juga mengatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan melalui Mahkamah Internasional merupakan yang pertama kali di kawasan Asia Tenggara. ”Ini merupakan preseden dan contoh bagi interaksi diantara negara-negara di kawasan untuk masa-masa mendatang,” kata Hassan.
Kasus ini sudah menjadi obyek sengketa pada tahun 1989 dan pemerintahan Megawati mewarisi masalah ini dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. ”Jadi suatu proses yang panjang, suatu rangkaian yang tidak fair untuk dipotong pada bagian ujungnya,” kata Hassan. Dari segi prosedur pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik dan secara maksimal.
Berdasarkan komposisi suara 16 banding 1, sebanyak 17 hakim Mahkamah Internasional yang diketuai hakim asal Prancis, Gilbert Guillaume, Selasa lalu (17/12) memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan berdasarkan pertimbangan efektivitas, yaitu bahwa Pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu sejak 1930-an, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.
Mahkamah Internasional menolak argumentasi Indonesia yang bersandar pada Konvensi 1891 yang dinilai hanya mengatur perbatasan dari kedua negara, yaitu Indonesia yang masih di bawah jajahan Belanda dan Malaysia yang masih di bawah kolonial Inggris, di Kalimantan. Garis paralel 4 derajat 10 menit Lintang Utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh tiga mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik sesuai ketentuan hukum laut internasional pada waktu itu yang menetapkan wilayah laut sejauh tiga mil.
Di lain pihak, Mahkamah Internasional juga menolak argumentasi Malaysia mengenai perolehan kepemilikan atas kedua pulau tersebut berdasarkan rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Mahkamah juga menolak klaim Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa mereka telah mengadakan kegiatan pariwisata dalam 15 tahun terakhir.

Jangan Terulang
Sementara itu, pakar hukum laut yang juga mantan duta besar RI, Profesor Dr Hasjim Djalal, ketika dihubungi di lewat telepon, Rabu (18/12) di Singapura, menilai peranan effective occupation (penguasaan secara efektiv), seperti dilakukan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan ini, memang sangat menentukan. Dia memberi contoh ketika terjadi perundingan memperebutkan Kepulauan Miangas antara Belanda dan Amerika Serikat tahun 1928, pihak arbitrase akhirnya memutuskan kepemilikan pulau tersebut kepada Belanda karena faktor effective occupation. ”Belanda yang melakukan effective occupation sehingga arbitrase menyerahkan kepadanya, dan sekarang kepulauan itu menjadi bagian dari Sulawesi Utara,” jelas Hasjim.
Dalam catatannya, ke depan memang sudah tidak ada lagi pulau-pulau terluar yang berada dalam status sengketa dengan para tetangga kita di Asia Tenggara, namun dia menegaskan meski demikian unsur effective occupation tersebut haruslah diperhatikan dengan sangat seksama. Dia hanya mengingatkan agar pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara Timor Lorosae kini harus diperhatikan agar tidak terulang kejadian seperti kasus Sipadan dan Ligitan.
Mengenai sampai berapa jauh Indonesia harus menarik mundur perbatasannya pasca keputusan itu, Hasjim mengatakan hal itu jangan dikatakan dari sekarang namun harus segera dirundingkan. ”Kalau dari sekarang sudah dikatakan demikian maka hal itu akan menguntungkan Malaysia,” ujar Hasjim yang juga Presiden International Seabed Authority.
Menurut dia perundingan mendatang harus mengagendakan masalah garis batas, faktor kedudukan, letak geografis, peranannya dalam hal sosial ekonomi, topografi, batas laut dll. ”Harus diingat hal ini tidak sama dengan penarikan zona ekonomi eksklusif,” tegasnya. (sur/ren/xha)