Selasa, 08 Maret 2005

Batas Laut Indonesia-Malaysia Pasca-Sipadan dan Ligitan

SOAL perbatasan antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini kembali menghangat setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya, Petronas, memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang mereka beri nama Blok ND6 (Y) dan ND7 (Z).

INDONESIA yang telah lebih dulu mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya tentu saja protes atas kebijakan Malaysia tersebut karena di blok yang dinamai Indonesia sebagai blok Ambalat dan Ambalat Timur tersebut, Indonesia sudah terlebih dulu melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas (migas). Selama itu pula Malaysia tidak pernah meributkannya sebagai cerminan dari pengakuan Malaysia bahwa wilayah itu adalah wilayah Indonesia.

Kini, berbekal kemenangan di Mahkamah Internasional atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Malaysia kembali "memperkuat" klaimnya sesuai dengan peta tahun 1979 yang mereka buat sendiri, yang memang sudah memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatannya. Pemberian hak eksplorasi kepada Shell itu, mereka nyatakan sebagai bentuk dari pelaksanaan hak kedaulatan mereka di perairan sebelah timur Kalimantan Timur tersebut.

WILAYAH perairan di sekitar Laut Sulawesi memang sejak lama menjadi "konflik" antara Indonesia dan Malaysia. Berbagai dialog untuk menyelesaikannya tidak pernah membuahkan hasil. Praktis setelah September 1969, pembicaraan serius mengenai batas landas kontinen Indonesia-Malaysia di "dagu" kepala Pulau Kalimantan itu tidak pernah ada lagi karena menemui jalan buntu.

Banyaknya kasus-kasus klaim wilayah laut yang tumpang tindih seperti dialami Indonesia dan Malaysia itulah yang kemudian mendorong sejumlah pakar hukum dunia menyusun sebuah ketentuan baru sebagai tuntunan untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Sejak awal tahun 1970-an, apa yang dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sekarang ini sudah mulai dibahas. Di tengah pembahasan konvensi itulah, pada tahun 1979 Malaysia mengumumkan peta wilayahnya, yang langsung mendapat protes dari banyak negara di sekitarnya karena dengan seenaknya mencaplok wilayah negara lain.

Menurut kebiasaan hukum internasional, jika klaim atas sebuah wilayah oleh sebuah negara tidak mendapatkan protes dari negara lain, maka setelah dua tahun klaim tersebut dinyatakan sah. Dalam kasus peta Malaysia 1979 tersebut, Indonesia, Filipina, Singapura, dan banyak lagi negara lainnya langsung mengajukan protes atas peta itu sehingga praktis sesungguhnya Peta 1979 tersebut tidak punya kekuatan berlaku secara internasional. Atas protes-protes tersebut, menurut Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan Departemen Luar (Deplu) Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Pemerintah Malaysia belum menyelesaikannya dengan negara-negara yang mengajukan protes tersebut.

Prosedur untuk penyelesaian perbatasan di laut mendapatkan angin segar ketika akhirnya pada 10 Desember 1982 Konvensi Hukum Laut secara resmi ditandatangani. Meski demikian, Konvensi Hukum Laut PBB (UN Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS) itu baru secara resmi berlaku 16 November 1994 setelah jumlah negara yang meratifikasi konvensi ini mencapai 60 negara.

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB itu sebenarnya terdapat sejumlah petunjuk yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah perbatasan antara berbagai negara, termasuk antara Indonesia dan Malaysia terkait perbatasan di Laut Sulawesi. Apalagi baik Indonesia maupun Malaysia adalah negara yang sama-sama meratifikasi Konvensi Hukum Laut tersebut.

Dalam cukup banyak hal, Konvensi Hukum Laut PBB itu menguntungkan Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan atau archipelagic state. Sebagai negara kepulauan, menurut konvensi itu, Indonesia berhak menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UNCLOS.

Agaknya, "keuntungan" Indonesia karena statusnya sebagai negara kepulauan itulah yang ingin diikuti oleh Malaysia sehingga negara jiran itu pun melakukan cara yang serupa dalam menarik garis batas wilayahnya. Padahal, menurut UNCLOS, sebagai negara pantai, Malaysia hanya berhak menarik garis tersebut dari wilayah pantainya sendiri, bukan dari pulau terluarnya.

Alasan yuridis inilah yang disampaikan Indonesia, dan juga diperkuat dalam putusan hakim pada kasus Sipadan-Ligitan yang diputuskan 17 Desember 2002.

Alasan itu juga selaras dengan pandangan Hakim Shigeru Oda dalam putusan Mahkamah Internasional atas kasus Ligitan dan Sipadan yang menegaskan, "It is important to keep in mind that sovereignty over two tiny, uninhabited islands, on the one hand, and those islands' influence on the delimitation of the continental shelf, on the other, are two quite different matters. Though Malaysia has been awarded sovereignty over the islands, the impact of the Court’s Judgement on the delimitation of the continental shelf-which has been the leading issue in the negotiations between two states since 1960s-should be considered from a different angle. Today, the rule concerning the delimitations of the continental shelf is set out in Article 83 of the UNCLOS calling for ’an equitable solution’. The main question remain how ’equitable’ consideration apply to the tiny islands for the purpose of the delimitation of the continental shelf. In conclusion, I submit that the present judgement determining sovereignty over islands does not necessarily have a direct bearing on the delimitation of the continental shelf, which has been a subject of dispute between two states since tela late 1960s."

BERBEDA dengan kasus persengketaan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, pada kasus kedaulatan di wilayah Laut Sulawesi panduan hukumnya, yaitu dari UNCLOS, bisa dijadikan patokan dengan cukup mudah. Apalagi batas Malaysia-Indonesia di atas Pulau Sebatik sudah tidak diperdebatkan lagi sehingga penarikan garis batas territorial kedua negara sebenarnya sudah sangat jelas.

Persoalannya adalah Malaysia membuat peta pada tahun 1979, sebelum UNCLOS dilahirkan dan secara resmi berlaku. Selayaknya, ketika UNCLOS berlaku, Malaysia yang juga meratifikasi konvensi itu segera menyesuaikan kembali peta wilayahnya dengan aturan baru itu, terlebih lagi Peta 1979 juga "tidak diakui" karena menuai protes dari banyak negara tetangganya. Hal inilah yang tidak dilakukan Malaysia, dan mereka bahkan semakin mempertegas pendirian bahwa peta itu sudah "diakui" dunia dengan telah dimenangkannya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Padahal, itu adalah dua hal yang berbeda. Kepemilikan kedua pulau itu tidak ada kaitannya dengan Peta 1979 sebagaimana diuraikan dalam paparan pertimbangan di keputusan Mahkamah Internasional atas kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tersebut.

Dari sudut pandang lain, secara de facto Malaysia sebelum-sebelumnya juga tak pernah mempersoalkan pemberian hak eksplorasi oleh Indonesia untuk eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang kemudian disebut Bukat, Ambalat dan Ambalat Timur itu. "Pengakuan" dari Malaysia yang tidak mempersoalkan penambangan oleh Indonesia di wilayah itu bukan hanya terjadi sebelum pengumuman Peta 1979 itu, tetapi juga setelah Peta 1979 dijadikan pegangan Malaysia. Artinya, pasca-tahun 1979 pun Malaysia tidak berani mengatakan wilayah Ambalat itu sebagai wilayahnya.

Baru belakangan setelah ada putusan atas Ligitan (4 derajat 09 menit lintang utara - 118 derajat 53 menit bujur timur) dan Sipadan (4 derajat 06 menit lintang utara - 118 derajat 37 menit bujur timur), mereka mulai mempertanyakan pemberian hak eksplorasi baru oleh Indonesia di wilayah Ambalat Timur. Alasan kepemilikan Sipadan dan Ligitan serta Peta 1979 itu pula yang sekarang digunakan Malaysia sehingga mereka berani memberikan hak eksplorasi di kawasan tersebut kepada perusahaan Inggris/Belanda, BP Shell.

Dari uraian di atas, wajarlah bila Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk mempertahankan kedaulatan di perairan Laut Sulawesi itu. Selain sudah sepatutnya dilakukan, berbagai upaya perundingan selama beberapa tahun dengan Malaysia terkait wilayah tersebut, sebagaimana disampaikan Havas, belum membuahkan hasil karena Malaysia tampaknya enggan untuk menyelesaikan persoalan perbatasan itu.

Berbeda dengan Ligitan dan Sipadan yang disikapi Malaysia dengan tegas karena mereka yakin menang, dalam soal wilayah laut di sekitar Ambalat itu agaknya Malaysia setidaknya sudah mengetahui fakta dan pertimbangan yuridis yang disampaikan Indonesia.

Bagaimana jika sengketa perbatasan ini tak juga bisa diselesaikan secara bilateral melalui jalan dialog? Di sinilah potensi persoalan akan muncul. Dalam UNCLOS ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa, utamanya harus melalui dialog dua pihak yang bersengketa. Jika tak juga diperoleh kata sepakat, persoalan itu dapat diajukan ke Tribunal (Pengadilan) Khusus UNCLOS, atau upaya lainnya ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Namun, kedua upaya hukum tersebut hanya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan itu melalui jalur hukum formal.

Indonesia, sebagaimana disampaikan pihak Deplu Negeri RI, sangat siap untuk menyelesaikan persoalan perbatasan di Laut Sulawesi itu melalui jalur hukum formal, baik ke Tribunal UNCLOS maupun ke ICJ.

Bagaimana dengan Malaysia? Inilah yang menjadi tanda tanya besar. Kesan yang tertangkap selama ini, Malaysia berusaha tidak membawa persoalan ini sampai ke UNCLOS atau ICJ. Dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin bagi Indonesia membawa masalah ini sendirian ke UNCLOS atau ICJ karena syaratnya memang harus kesepakatan kedua belah pihak.

Kita berharap Malaysia akhirnya mau membawa masalah perbatasan laut ini ke Mahkamah Internasional sebagaimana harapan Indonesia selama ini. (Rakaryan S)