OLEH: HASJIM DJALAL AHLI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
PULAU BIDADARI DAN MASALAHNYA
06 Mar 2006

Akhir-akhir ini banyak pihak yang meributkan Pulau Bidadari di Kabupaten Mangarai Barat serta pulau-pulau terluar lainnya, seperti Pulau Mangkudu di pantai selatan Pulau Sumba dan Pulau Dana di sebelah selatan Pulau Roti.

Disebabkan bahawa pulau-pulau tersebut telah dijual dan dikuasai warga Negara asing. Dengan jalan demikian, trauma yang selalu muncul adalah Indonesia satu-satu mulai kehilangan pulau-pulau terluarnya seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang oleh Mahkamah Internasional di den Haag dinyatakan bukan milik Indonesia., melainkan milik Malaysian setelah diperkarakan sejak 1969.

Kerisuan kita atas kemungkinan pulau-pulau itu terlepas dan satu-satu mulai dikuasai pihak asing, baik negara maupun warga Negara asing, merupakan suatu hal yang patut dihargai dan mencerminkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Walupun begitu, tentunya sikap tersebut akan bermanfaat dan positif jika didasari suatu pengertian yang dalam menganai masalah-masalah hokum yang berkaitan dengan kedaulatan Negara atas wilayahnya dan hak-hak sipil warga Negara untuk memiliki hak milik dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku di Negara tersebut.

Pertama berkaitan dengan kedaulatan Negara atas wilayahnya. Suatu Negara dapat memperoleh atau kehilangan sesuatu wilayah melalui bermacam-macam cara, misalnya kerena perubahan yang disebabkan oleh factor-faktor alam yang menyebabkanmunculnya atau hilangnya pulau dan lain-lain.

Di samping itu, suatu Negara juga dapat kehilangan atau memperoleh suatu wilayah dengan ‘membelinya’ secara sah dari Negara lain, ataupun karena ‘penyesuaian-penyesuaian perbatasan’ yang disebabkan oleh factor-faktor etnologis dan lain-lain.

Di masa lalu, perubahan wilayah sesuatu Negara bisa pula terjadi karena akibat,’penaklukan atau peprangan’, ataupun karena ditemukannya pulau-pulau atau daerah baru yang belum menjadi wilayah Negara lain sebagaimana halnya dengan penemuan (discovery) pulau-pulau di zaman colonial.

Memerhatikan hal diatas, maka permasalahan perbatasan Indonesia sesungguhnya sudah cukup jelas. Perbatasan darat Indonesia adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam berbagai-bagai perjanjian perbatasan sejak abad-19 antara pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris ( di Kalimantan dan di Papua) serta pemerintah Portugis (Timor Leste).

Batas Indonesia adalah batas yang diwariskan dari Hindia Belanda sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahwa memang kemudian terjadi permasalahan perbatasan di Kalimantan, papua dan Timor. Masalah itu bukannya karena tidak ada kesepakatan tentang garis batas, tetapi lebih disebabkan ketidakmampuan’ dalam menentukan batas pasti dilapangan dan mengurus masalah yang berkaitan dengan lintas batas, baik untuk keperluan perdagangan, kebudayaan, maupun keamanan dan pertahanan. Masalah inilah yang harus menjadi perhatian utama dewasa ini.

Di laut, masalah perbatasan berkembang dengan perkembangan yang terjadi di bidang hokum laut internasional yang selama 48 tahun telah diperjuangkan Indonesia. Perkembangan itu, antara lain diakuinya seluruh laut yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia. Yakni, pulau yang berada di bawah kewenangan Hindia Belanda menjadi wilayah republic Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia, termasuk wilayah atas udara dan dasar lautnya.

Menurut hokum laut 1982, yang berhak atas laut itu, serta seleuruh pulau-pulau (daratan) yang berada di dalamnya, udara di atasnya, dasar lautnya dan seluruh kekayaannya berada di bawah kedaulatan Negara Nuasantara Indonesia (Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982). Tidak ada yang boleh menjualnya kepada Negara lain atau orang lain, kecuali Negara Republik Indonesia, andaikata karena satu dan lain hal merasa perlu ‘menjual’ suatu bagian dari wilayah Indonesia, baik darat, laut maupun udaranya kepada Negara lain haruslah memperoleh penegasan terlebih dahulu oleh DPR dengan UU, sesuai Pasal 10 UU No.24 /2000 tentang Perjanjian Internasonal , karena penjualan itu akan berakibat perubahan Indonesia.

Dengan demikian, yang pertama kali harus diperhatikan, apakah Pulau Bidadari, Pulau Mangkudu, dan Pulau Dana termasuk dalam wilayah Indonesia. Sesungguhnya sejak zaman Hindia Belanda pulau-pulau itu berada dalam wilayah Hindia Belanda dan kemudian diwarisi Indonesia. Pulau Bidadari malah berada di gugusan kepulau Komando dan tidak ada satu Negara pun di dunia yang meragukan kedaulatan Indonesia atas pulau tersebut.

Begitu juga halnya dengan Pulau Mengkudu dan Pulau Dana yang sudah sejak dahulu menjadi pulau Indonesia malah telah menjadi ‘titik-titik luar’ dan ‘titik pangkal’ untuk mengukuran wilayah Nusantara Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957, yang kemudian diundangkan dalam UU no. 4/Prp/1960, dan dikukuhkan dalam UU No. 6/1996, dan dalam PP No.38/2002 tentang daftar koordinat titik-titik terluar garis pangkal kepuluan Indonesia. Dalam PP No.38/2002 di Pulau Dana terdapat titik dasar 121 dan 123, dan Pulau Mangkudu merupakan titik dasar nomor 125. Pulau Bidadari yang terletak di gugusan Pulau Komodo di sebelah barat Labuhan Bajo memang tidak dijadikan titik dasar karena bukan merupakan titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, karena Pulau Bidadari terdapat jauh dalam perairan Nusantara Indonesia.

Memerhatikan hal-hal di atas dan ketentuan hokum Indonesia maupun hokum internasional yang berlaku, maka tidak mungkin kiranya Pulau Bidadari telah dijual, karena pemerintah Indonesia tidak pernah menjualnya. Dan kalau pemerintah pernah menjualnya, penjualan tersebut setahu saya tidak pernah disetujui DPR dengan UU sesuai dengan Pasal 10 ayat huruf 2 b dan c UU No. 24/2000.

Dengan demikian, maka yang mungkin terjadi adalah bahwa orang yang mengaku pemilik lahan di pualau tersebut menjual haknya kepada orang lain. Dalam hal ini, maka persoalannya adalah menjadi masalah hokum agrarian dan masalah hokum perdata tentang jual beli hak atas tanah. Karena itu, yang perlu diselidiki adalah apakah Yusuf Mahmud, yang dikatakan telah menjual sebagaian dari pulau Bidadari kepada warga Negara asing (bukan Negara asing), adalah orang yang berhak atas tanah tersebut, apakah yang bersangkutan mempunyai sertifikat hak milik tanah atau tidak. Andaikata hak atas tanah di Pulau Bidadari adalah hak tanah adapt/ulayat, maka tanah hak ulayat tidak bisa diperjualbelikan.

Andaikata masyarakat adapt yang mempunyai hak ulayat atas pulau Bidadari membolehkan Yusuf Mahmud menjualnya, maka yang harus diperhatikan apakah si pembelinya, menuerut UU Indonesia, diperkenankan membeli tanah di Indonesia. Sebab, warga Negara asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, walaupun mereka diperkenankan memperoleh hak pakai atau hak guna bangunan atau hak untuk mengusahakannya untuk waktu terbatas. Dalam hubungan ini perlu di catat bahwa hak milik pun terbatas waktunya (30 tahun di Indonesia dan 90 tahun di Singapura).

Perolehan hak pakai, hak guna bangunan, ataupun hak milik sama sekali tidak memengaruhi, menghilangkan, atau merugikan kedaulatan Negara Republik Indonesia atas wilayahnya, termasuk haknya atas pertahanan dan penegakan hokum atas tanah tersebut.

Karena itu yang apaling mungkin dalam hal ini adalah memberikan kemungkinan hak pakai dan hak guna bangunan terhadap siapa saja yang ingin melakukan investasi untuk memanfaatkan lahan dalam wilayah Republik Indonesia. Izin berinvestasi memang diharapkan di Indonesia bukan saja di bidang pariwisata, melainkan juga di bidang-bidang lain termasuk di bidang pertambangan, perhubungan, prasarana dan lain-lain. Media Indonesia (6/6).