TATA KELOLA PERBATASAN NEGARA KITA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA, 4-5 AGUSTUS 2008
Oleh:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
(Universitas Islam Indonesia)1

Tata Kelola Perbatasan Negara Kita1
Moh. Mahfud MD2

Deklarasi Juanda
Kita patut berterima kasih kepada pemerintah Indonesia di bawah
kabinet Djuanda yang pada tanggal 13 Desember 1957 telah
mengeluarkan deklarasi yang sangat penting yakni ”Deklarasi Djuanda”
yang berisi pernyataan atau klaim yang imperatif bahwa Indeonesia
sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.
Deklarasi Juanda itu berbunyi:
Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulaupulau
yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau
lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara
Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau
nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu
lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin
selama dan sekadar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan
keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang
lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang
terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di
atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang.
Arti penting deklarasi Juanda itu sangat terasa manakala kita melihat
peta bumi negara Indonesia yang menurut perhitungan Dishidros pada
tahun 1982 berjumlah 17.508 pulau,3 dengan 5.707 mempunyai nama dan
11.801 tak bernama dengan garis pantai sepanjang 108.000 km serta luas
wilayah perairan yang mencapai 7,9 kilometer persegi.4
Deklarasi tersebut merupakan klaim Indonesia atas konsepsi Indonesia
sebagai “negara kepulauan” yakni konsepsi yang menjadikan laut sebagai
penghubung (bukan pemisah) dari pulau-pulau yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang utuh. Konsepsi ini sangat penting karena
Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau yang diantarai oleh laut-laut
yang luas. Konsepsi negara kepulauan ini kemudian dituangkan di dalam
UU No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
1 Makalah yang dipresentasikan pada Konvensi Kampus V dan Temu Tahunan XI Forum Rektor
Indonesia yang berlangsung di Kampus UII, Yogyakarta, tanggal 4-5 Agustus 2008.
2 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD adalah guru besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UII
Yogyakarta, mantan Menteri Pertahanan RI, mantan anggota dan Wakil Ketua Baleg DPR-RI, sekarang
adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3 Lihat dalam Bab I (Pendahuluan) Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Wilayah
Negara, Baleg DPR-RI, 2006.
4 Lihat pula dalam makalah Dirjen Penataan Ruang Depkimpraswil pada semi lokakarya mengenai
Reposisi dan Revitalisasi Kepulauan Sangihe-Talaud, Jakarta, 12 Maret 2003. Juga dalam Andirini
Pujayanti, Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Politik (Editor: Poltak Partogi Nainggoan), Tiga
Putra Utama, Jakarta, 2004, hal. 82.
2
Dengan demikian Deklarasi Djuanda tersebut menegaskan empat hal
penting. Pertama, sikap resmi Indonesia yang ketika itu menghadapi
kesulitan mempersatukan Irian Jaya karena laut-laut di sekitarnya banyak
dianggap sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh
siapa pun. Kedua, menegaksan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang
terkadung di dalamnya serta ruang udara di atasnya harus benar-benar
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan
amanat pasal 33 UUD 1945. Ketiga, pernyataan tentang bentuk nyata
Indonesia yang bersatu dalam keragaman (bhinneka tunggal ika).
Keempat, menjadi landasan wawasan nusantara dalam pembangunan
nasional yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan politik
ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan.
Deklarasi itu pulalah yang sejak saat itu menjadi dasar perjuangan
Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional atas wilayah-wilayah
kekuasaannya. Perjuangan untuk mendapat pengakuan internasional atas
wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia tersebut kemudian memang
menghasilkan pengakuan dunia internasional ketika pada tahun
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan United Nations
Convention on the Law of the Sea yang disingkat UNCLOS atau
Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang memuatnya di dalam Bab IV. Di
dalam Bab IV UNCLOS tersebut dimuat pengakuan dan pengaturan
tentang Archipelagic State atau rezim hukum negara kepulauan yang
antara lain mengakui dan mengembangkan Deklarasi Djuanda dalam hal
pengakuan atas garis pangkal lurus kepulauan di samping garis pangkal
biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal
kepulauan suatu negara. UNCLOS ini kemudian diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan UNCLOS.
Dengan Deklarasi Djuanda, UNCLOS, dan Ratifikasi atas UNCLOS
maka kedaulatan Indonesia atas ”bagian-bagian dalam” negaranya yang
dihubungkan oleh laut-laut menjadi jelas dan tak tak dapat ditolak oleh
siapa pun. Yang masih menjadi persoalan pada saat ini adalah
penguasaan atas ”batas-batas terluar” yang masih rentan bagi munculnya
berbagai gangguan atas kedaulatan.
Ancaman intervensi dan disintegrasi
Meskipun demikian sebagai satu negara yang berada di tengah-tengah
dunia internasional dengan beragam kepentingannya, Indonesia tidak sepi
dari ancaman intervensi dan disintegrasi yang akan mencabik-cabiknya.
Itulah sebabnya menjadi sangat penting untuk memberi perhatian
terhadap ketahanan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan final tentang
bentuk negara yang yang hendak kita bangun. Meskipun persatuan atau
3
integrasi bangsa tidak harus dibangun dengan bentuk negara kesatuan5
tetapi jika dilihat dari latar belang sejarahnya, pilihan atas bentuk negara
kesatuan itu dimaksudkan agar persatuan atau integrasi terbangun kokoh
di Indonesia. Dengan demikian Indonesia harus mempunyai ketahanan
yang kokoh dengan mekanisme pertahanan yang andal pula.
Ketahanan tidaklah sama dengan pertahanan, yang satu lebih umum
sebagai konsepsi dasar sedangkan yang lain lebih agak teknis sebagai
konsep implementasi. Pertahanan pada umumnya lebih dikaitkan dengan
tugas militer untuk mempertahankan kedaulatan atau keutuhan negara
baik secara ideologi maupun territori,6 terutama dari ancaman negara lain;
sedangkan ketahanan meliputi banyak hal yang jauh lebih luas untuk
merekatkan ikatan persatuan sebagai bangsa seperti sosial, budaya,
ekonomi, politik, dan sebagainya.
Secara definitif ketahanan dapat dirumuskan sebagai kondisi dinamis
suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapai dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang datang
dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta
perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional.7
Pembinaan ketahanan ini sangat penting mengingat banyak ancaman
bagi kelangsungan persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Ancamanancaman
itu ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal
baik karena perkembangan keadaan dunia maupun karena posisi
Indonesia yang memang rawan untuk dipecah balah. Globalisasi yang
sekarang terjadi di seluruh dunia dapat dikatakan turut mengancam atas
keutuhan nation state seperti Indonesia seperti yang banyak diteorikan
oleh pakar.
Robert J Holton8 dengan merujuk pada David Held9 memetakan
beberapa tantangan yang dihadapi oleh setiap nation state dengan
identifikasi sebagai berikut:
1. Berbagai perusahaaan multinasional yang dikenal sebagai Multi
National Coorporations (MNC’s) dapat memperlemah nation state
5 Persatuan atau integrasi bangsa dan negara dapat juga dibangun di dalam bentuk negara federal. Di
dalam faktanya banyak negara federal yang justeru persatuaannya lebih kokoh (seperti Amerika
Serikat, Jerman, Malaysia) jika dibandingkan dengan negara kesatuan (seperti Inggris, Indonesia, dan
Philippina) yang selalu diganggu oleh separatisme.
6 Di dalam UUD 1945 pertahanan dikaitkan dengan fungsi tentara (militer) yang dibedakan dengan
fungsi keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.
7 RM Sunardi, Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Kesatuan Negara
Republik Indonesia, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta, 2004)
8 Robert J Holton, Globalization at the Nation State, UK: Macmillan, London, 1998, hal. 106.
9 David Held, Democracy and Global Order, From the Modern State to the Cosmopolite Governance,
Politiy Press, 1995, hal. 48-49.
4
karena mereka mengembangkan pasar modal global yang dapat
mempermudah investor dan spekulan untuk mentransfer sejumlah
besar uang dari sebuah negara ke negara lain hanya dalam
hutungan detik dan negara nyaris tak bisa mengontrol pergerakan
ini.
2. Dengan perlindungan hukum internasional banyak lembaga
transnasional seperti World Bank, IMF, Uni Eropah, WTO, dan
PBB telah memepngaruhi kekuasaan negara (nation state) secara
signifikan. Dapat disebut sebagai contoh betapa besar pengaruh
Uni Eropah ketika melebur mata uang dari berbagai negara Eropah
ke dalam mata uang Eropah secara tunggal. Contoh lain yang
spesifik telah terjadi di Indonesia adalah kebijakan reformasi,
deregulasi, dan privatisasi yang dilakukan karena rekomendasi
lembaga internasional seperti IMF. Sedangkan dalam perang
konvensional kita dapat menyebut Irak yang pada tahun 2003
diserang bermai-ramai dengan menggunakan bendera PBB.
3. Adanya kekuatan-kekuatan militer hegemonik yang sering
melemahkan kedaulatan sebuah negara seperti pengiriman pasukan
NATO ke berbagai negara untuk melakukan aksi militer dengan
berusaha menggunakan legalitas dari PBB.
Meskipun dalam kenmyataannya tidak semua pakar setuju pada
pandangan bahwa globalisasi dapat menghancurkan ketahanan suatu
bangsa atau membawa pada the End of Nation State, namun tiga alasan di
atas dapat diterima secara logis bahwa Indonesia sebagai nation state
dapat terancam ketahanan dirinya. Selain itu posisi dan kapasitas
Indonesia memancing daya tarik tersendiri untuk dicabik-cabik atau
ditarik-tarik agar mengikuti salah satu kekuatan atau diintervensi oleh
negara-negara besar di dunia. Ada tiga hal yang menyebabkan Indonesia
akan menjadi sasaran intervensi untuk ditarik ke dalam salah satu
kekuatan negara lain: 10
1. Secara geopolitik Indonesia menduduki Sea Lanes of
Communications (SLOC) atau alur pelayaran vital di antara
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga akan dipaksa
untuk selalu pro Barat atau akomodatif terhadap kepentingankepentingan
Barat. Indonesia menguasai empat dari tujuh selat
strategis di dunia sehingga memiliki bargaining power yang kuat
dalam pengendalian lalu lintas laut yang melewati SLOC itu.
Namun bersamaan dengan kuatnya bargaining power itu terdapat
juga ancaman untuk ditarik-tarik yang dapat mempengaruhi
ketahanan dirinya.
10 Lihat dalam RM Sunardi, op.cit., hal. 194-195
5
2. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia yang
bersikap sangat moderat sehingga bisa dipergunakan untuk
mengatasi kecemasan dunia Barat atas perkembangan Islam yang
belakangan ini semakin dahsyat dengan stigmatisasi terorieme
(fundamentalis-radikal). Berbagai bentuk intervensi dan subversi
sangat mungkin akan dilakukan terhadap Indonesia guna
menjadikannya sebagai negara yang tetap moderat. Upaya tersebut
tentu mengandung bibit konflik di dalam Indonesia sendiri yang
berarti mengancam ketahanan dirinya.
3. Indonesia menguasasi separuh dari seluruh wilayah kawasan Asia
Tenggara yang karena power position-nya di kawasan tersebut
menjadi penjuru ASEAN. Dengan posisinya yang sekuat itu maka
secara politik internasional berarti jika (sebuah negara) bisa
memegang Indonesia berarti bisa memegang ASEAN. Indonesia
dapat dijadikan alat oleh Barat untuk membendung pengaruh China
di ASEAN yang oleh Barat dipersepsikan sebagai ancaman bagi
mereka.
Pengelolaan perbatasan
Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan
negara. Untuk itu setiap negara mempunyai kewenangan menentukan
batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluar
wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara
lain maka penetapan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan
otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan pernjanjian, misalnya
dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilyah
laut antara NKRI dengan negara lain yang selama ini tertuang dalam
bentuk MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut.
UUD 1945 hasil amandemen dalam pasal 25A memerintahkan
pembuatan UU kepada pemerintah untuk menetukan batas wilayah
negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan
NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa,
memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumberdaya
alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Isi undang-undanga
tentang nilayah negara tersebut selanjutnya didepositkan di PBB agar
diketahui masyarakat internasional, terutama negara-negara yang
berbatasan dengan Indonesia. Perlunya deposit wilayah dan batasbatasnya
ini ke PBB dimaksudkan agar kalau suatu saat ada complain
atau konflik perbatasan ada rujukan yang jelas yang sudah terdaftar di
PBB. Itulah sebabnya pada saat ini kita perlu UU tentang wilayah negara.
Masalah penegasan batas wilayah di dalam sebuah UU menjadi
semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di
berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah
6
negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar tetapi juga terkait
dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk
mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang
makin terbatas sedangkan junmlah penduduk yang makin besar maka
perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan
(desputes) dan konflik.
Terlepas dari Deklarasi Djuanda yang sangat monumental bagi
penentuan cakupan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya, sampai saat ini
Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam mengelola batas
wilayah terluarnya. Ada tiga masalah dalam kaitan dengan batas wilayah
ini yang sampai saat ini belum terselesaikan secara komprehensif, yakni
belum memadainya perangkat hukum, tumpang tindihnya instutusi yang
menangani, belum tuntasnya perundingan-perundingan bilateral dan/atau
trilateral, dan lemahnya kemampuan mengamankan.
Persoalan perangkat hukum
Perangkat hukum yang mengatur tapal batas Indonesia dengan negaranegara
lain sampai saat iniu belumlah memadai. Meskipun kita sudah
mempunyai banyak MoU namun masih banyak juga titik-titik perbatasan
yang menjadi persengketaan dengan negara lain karena belum tuntas
dirundingkan atau karena perubahan geopolitik dan situasi regional.
Berbagai MoU dengan negara lain sampai sekarang masih terpencarpencar
dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan seperti ada
yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, ada yang diberi bentuk
PP, dan ada dituangkan ke bentuk Kepres. Bahkan hal sangat penting
yang seharusnya diatur dengan UU seperti penegasan mengenai kordinat
geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia hanya diatur
dengan PP. Jadi ada persoalan terpencar-pencarnya payung hukum baik
secara vertikal maupun secara horizontal serta cakupannya yang masih
bersifat partial dan tidak komprehensif. Kenyataan ini menyulitkan kita
untuk mendepositkan batas-batas wilayah negara Indonesia ke PBB agar
dapat diketahui oleh negara lain, apalagi masih ada lebih dari 11.000
pulau yang ada di dalam kedaulatan Indonesia yang sampai sekarang
belum mempunyai nama.11
Ada pun berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau
mempunyai kaitan dengan batas wilayah negara ini adalah:
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas
Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia.
11 Saat ini pemerintah sedang mengerjakan penentuan dan penamaan atas pulau-pulau kita yang belum
mempunyai nama untuk kemudian didepositkan ke PBB.
7
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara
Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu
Antara Indonesia dan Papua New Guinea.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara
Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Garis Batas
Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
8. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.
10. Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan.
11. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai
Melalui Perairan Indonesia.
14. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewijiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan
Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan
yang Ditetapkan.
15. Kepres No. 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan
Garis-garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
16. Kepres No. 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia
tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
17. Kepres No. 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas
Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
18. Kepres No. 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth
Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah
Laut Timur dan Laut Arafura.
19. Kepres No. 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang
Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
8
20. Kepres No.1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis
Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut
Andaman dan Samudera Hindia.
21. Kepres No. 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India,
dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik
Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga
Negara di Laut Andaman.
22. Kepres No. 81 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batasbatas
Maritim Antara RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang
Masalah-masalah yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan
Anatara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi
Pemerintah Papua Nugini.
Persoalan institusi yang menangani
Lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas untuk menetukan dan
menegaskan serta menangani batas wilayah masih tampak tumpang
tindih. Begitu juga terasa belum ada kordinasi yang memadai antar
instansi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan
pengelolaan daerah perbatasan. Lembaga yang sekarang diberi otoritas itu
ternyata terpencar-pencar atas berbagai induk institusi sehingga
menyulitkan pengimplementasian sebuah kebijakan yang memusat.
Penguatan otonomi daerah sejak era reformasi semakin menyulitkan
untuk mengefektifkan kordinasi antar lembaga untuk menangani daerahdaerah
perbatasan. Masalah pertahanan, termasuk penjagaan batas
wilayah memang menjadi urusan pusat, tetapi otonomi daerah
menghendaki juga diberikannya wewenang kepada daerah yang bukan
hanya kewajiban dan tanggungjwab. Masalahnya di dalam yurisdiksi
pemerintah daerah itulah sering terjadi pencabutan patok-patok tapal
batas serta terjadinya berbagai tindakan ilegal seperti penyelundupan
kayu, penyelundupan barang, pencurian ikan dan sumber daya alam
lainnya. Begitu juga di daerah perbatasan sering terjadi kejahatan
transnasional seperti penyelundupan wanita dan anak-anak,
penyelundupan narkoba, senjata api, bahan peledak, pembajakan kapal,
terorisme dan sebagainya. Yang pertama-tama terkena akibat dan
dimintai tanggungjawab atas berbagai hal tersebut adalah pemerintah
daerah di wilayah perbatasan yang bersangkutan.
Persoalan perundingan
Perundingan bilateral maupun trilateral antara Indonesia dengan
negara-negara tetangga, khususnya mengenai batas maritim yang harus
9
dipertegas yang meliputi batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) dan landas kontinen sampai sekarang belum tuntas. Kesepakatan
mengenai batas maritim sulit dicapai karena berhubungan langsung
dengan hak-hak berdaulat negara dalam mengekplorasi dan
mengekploitasi sumber daya alam yang ada di dalam wilayah teritorial.
Itulah sebabnya penentuan batas wilayah menjadi rumit karena masingmasing
negara ingin menentapkan batas sesuai dengan kehendaknya
masing-masing.
Untuk perbatasan darat memang sudah ada beberapa perjanjian
bilateral yang tuntas dilakukan namun masih banyak pula wilayahwilayah
yang sulit capaian kesepakatannya dalam perundingan sehingga
terus tertunda-tunda. Yang saat ini diperlukan adalah penyelesaian
masalah delineasi dan demarkasi batas darat dengan tiga negara tetangga
kita.
Untuk wilayah udara Indoneisa mengahadapi kerawanan yang sama
bagi penyelenggaraan hankamnya mengingat terbatasnya kapasitas dan
kapabilitas TNI Angkatan Udara untuk menghadapi pelanggaran wilayah
udara yang dapat dilakukan setiap saat oleh negara lain baik yang tidak
disengaja maupun yang sengaja untuk provokasi dan tujuan negatif
lainnya.
Persoalan kemampuan mengamankan
Terkait dengan kapasitas dan kapabilitas seperti yang dikemukakan
pada persoalan yang ketika muncul pula persoalan lain yang kerapkali
menjadi kendala dalam mengamankan batas wilayah yakni lemahnya
kemampuan aparat kita untuk mengamankan batas wilayah. Ketika
menjabat Menteri Pertahanan saya pernah mendapat laporan bahwa di
perbatasan antara Malaysia dan Kalimantan Timur (Inodnesia) banyak
patok-patok batas wilayah yang berpindah masuk ke wilayah Indonesia
sehingga Indonesia kehilangan wilayah darat yang cukup luas. Bahkan
saya pernah menerima informasi bahwa banyak keluarga di perbatasan
tersebut yang pada athun 1971 ikut pemilu di Indonesia, tetapi pada
pemilu tahun 1999 sudah tidak mengikuti pemilu Indonesia karena
tempat tinggalnya sudah berada di luar patok batas terluar Indonesia;
artinya patok batas wilayah sudah berpindah dan menghilangkan banyak
wilayah darat yang semula dimiliki Indonesia.
Ini berarti bahwa pengamanan atas batas wilayah itu lemah karena
patok-patok dapat dengan mudah dipindahkan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab. Untuk mengatasi hal tersebut saya pernah berbicara
dengan menteri pertahanan Malaysia agar melalui forum JBC (Join
Border Committe) dapat dibangun pagar permanen yang panjang (tak
terputus) sebagai batas yang dibuat bersama. Namun sampai sekarang
gagasan tersebut belum terealisasi.
10
Kelemahan aparat kita untuk melindungi batas wilayah, bukan hanya
terjadi di darat seperti di Kalimantan Timur, melainkan juga terjadi untuk
pengamanan kedaulatan atas laut teritorial atau ruang angkasa kita.
Seringkali dilaporkan bahwa kapal-kapal patroli kita tidak mampu
mengimbangi kecepatan kapal-kapal pelanggar batas wilayah laut
teritorial dan angkatan udara kita tidak mampu mendeteksi dengan baik
atau menghalau pesawat asing yang masuk wilayah angkasa Indonesia.
Persoalan kemampuan mengawal batas wilayah yang lemah ini
diperburuk oleh kemampuan kita untuk memajukan pembangunan di
daerah-daerah perbatasan yang biasanya disebut sebagai persoalan
fronties. Warga kita di Bengkayang (daerah darat terluar Indonesia di
Kaltim) banyak yang lebih suka menonton televisi Malaysia atau
”menyeberang” ke negara jiran itu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari
karena selain barangnya lebih banyak tersedia juga harganya lebih murah.
Hal ini dapat menimbulkan erosi nasionalisme yang dapat menyebabkan
warga kita tidak lagi sensitif (bahkan mungkin ada yang senang) dengan
bergesernya patok batas wilayah yang membawa mereka keluar dari batas
Indonesia dan masuk ke wilayah negara lain. Masalah seperti ini tidak
(belum) kita hadapi di wilayah perbatasan antara NTT dan Timor Leste,
sebab di sana yang terjadi justeru tidak ada orang NTT yang mau
menyeberang ke Timor Leste. Karena jepitan ekonomi justeru orang
Timor Leste itulah yang mungkin lebih ingin menyebrang batas wilayah
untuk menjadi warga negara Indonesia.
Pembentukan UU
Masalah yang harus segera ditangani dalam tata kelola perbatasan
wilayah negara adalah pembentukan UU tentang Wilayah negara
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen.
UU ini nantinya harus mengakomodasi semua peraturan perundangundangan
yang pernah ada secara berserakan ditambah dengan
perkembangan-perkembangan terbaru tentang perbatasan wilayah negara
kita.
Pembentukan UU ini dimaksudkan agar ada kepastian dan kesatuan
hukum yang mengatur perbatasan wilayah negara ini yang nantinya dapat
kita pertahankan melalui kekuatan pertahanan (militer) maupun melalui
diplomasi. Bersamaan dengan pembuatan UU tersebut harus pula segera
diselesaikan pemberian nama atas pulau-pulau yang belum diberi nama
disertai posisi letak masing-masing pulau yang ditentukan di dalam UU.
Hal ini sangat penting untuk dijadikan satu paket dengan UU yang harus
deposit ke PBB sebagai wilayah Indonesia.
Selanjutnya perlu juga ditingkatkan kemampuan aparat dan alat-alat
pertahanan kita agar mampu menjaga kedaulatan sampai ke batas wilayah
terluar Indonesia. Terkait dengan ini dirasa penting pula dibuatnya pagar11
pagar permanen serta pembangunan ekonomi di daerah-daerah perbatasan
darat. Pagar permanen diperlukan untuk menghindari pemindahan patokpatok
seperti yang selama ini sering terjadi, sedangkan pembangunan
ekonomi diuperlukan agar orang-orang kita di area fronties tidak pindah
atau merasa lebih senang hidup di seberang wilayah negara sendiri dan
masuk ke wilayah negara lain.

DAFTAR PUSTAKA
Adi Sudarman, “Aspek Yuridis dalam Penataan Batas Negara,’ dalam Sobar Sutisna,
Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, Pusat Pemetaan Batas Wilayah
Badan Kordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), 2004.
Adirini Pujayanti, Perbatasan Wilayah Indonesia dalam Perspektif Politik (Editor:
Poltak Partogi Nainggolan), Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.
David Held, Democracy and Global Order, From the Modern State to the
Cosmopolite Governance, Polity Press, 1995.
Hasyim Djalal, “Sistem Keamanan Perbatasan di Indonesia,” dalam Sobar Sutisna,
Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, Pusat Pemetaan Batas Wilayah
Bakosurtanal, 2004.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kajian Singkat Tentang Batas Wilayah
Maritim RI-Malaysia (Kasus Ambalat), 2005.
Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Jakarta, 1978.
___________ , Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES,
Jakarta, 2006.
Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
LP3ES, Jakarta, 2007.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan
Undang-Undang tentang Wilayah Negara, Badan Legislasi DPR, Jakarta,
2006.
Robert J. Holton, Globalization at the Nation State, UK:Macmillan, London, 1998.
RM Sunardi, Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta, 2004