Pasir Singapura


Oleh: Priyatna Abdurrasyid



Singapura tidak pernah memberi reaksi positif atas berbagai masalah perbatasan perairan, politik, ekonomi dan sebagainya yang disampaikan Indonesia layaknya sesama anggota ASEAN.

Negara tetangga yang begitu dekat dan mampu secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam-geografi Indonesia itu, begitu yakin akan kebenaran sikap pendiriannya dalam percaturan Asia Tenggara. Sikap yang patut ditiru Indonesia, sebuah negara besar seluas Eropa, berpenduduk ±250 juta yang sepertinya tidak mampu memanfaatkan kebesarannya. Kita teringat sewaktu Indonesia bersengketa dengan Tonga di bidang persatelitan. Sebuah negara kepulauan seluas Jerman Barat (dahulu), terdiri atas hanya 150 buah pulau-pulau kecil (Indonesia lebih 17.000 pulau) berpenduduk hanya ± 108.000 orang, mampu memenangkan sengketa tentang lokasi (slot) satelit di orbit geostationer.

Kita sepertinya tidak pernah memiliki konsep yang pas dan posisi tawar menawar (bargaining position) yang bisa dimanfaatkan dalam peraturan kehidupan internasional. Menelan kekalahan telak dalam kasus Sipadan- Ligitan, kemudian tidak tampak mempersiapkan diri secara hukum (internasional) dalam soal Pulau Ambalat. Sikap tidak tegas yang selama ini dipertunjukkan kita (pejabat-pejabat) dalam kasus-kasus penjualan pasir ke Singapura, yang pada hakekatnya merupakan memindahkan/menyerahkan secara sadar wilayah kedaulatan Indonesia dengan imbalan sejumlah uang yang tidak jelas ke mana larinya.

Dalam hal ini bukan soal jumlah uang yang menjadi masalah, akan tetapi harga diri, rasa kebangsaan, sikap mental/moral yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Selama ini sepertinya kita tidak menyadari hidup dalam era ”brain power’’ yang menguasai dunia.Jika mengikuti sejarah dunia yang dimulai era Genghis Khan yang menerapkan ”land power”, diikuti Inggris dengan doktrin ”Britain Rules the Waves” (sea power), kemudian USA dengan ”Air and Space Power”, maka era masa kini adalah era ”Brain Power”, masa yang diliputi dan dikuasai ilmu, teknologi dan hukum (science-technology, law) secara menyatu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Mungkin kita tidak menyadari kekuatan nasional yang dimiliki dan merupakan karunia Maha Kuasa, luasnya wilayah, lokasi, cuaca, kekayaan alam, dan terutama perkembangan ”brain power” nasional yang selama ini tersisihkan dan belum dimanfaatkan, kecuali yang terpusat/ tertumpu di lingkungan Perguruan Tinggi.Kemampuan”brain power” Indonesia ternyata banyak dimanfaatkan berbagai negara asing dalam bidang-bidang ilmu/teknologi tinggi.

Oleh karena itu, dalam menghadapi ”pasir Singapura” alangkah baiknya kita mulai memberdayakan kemampuan ”brain power” yang dimiliki tersebut. Menilai akibat/hakekat ”pasir Singapura”, dapat diketengahkan usaha Singapura memberdayakan ”brain power” mereka. Dalam hal ini, mari teliti kembali kasus Pulau Miangas (Las Palmas), sengketa antara USA vs Belanda (Hindia Belanda) yang melalui putusan ”Permanent Court of Arbitration” the Hague,dimenangkan oleh Belanda/- Hindia Belanda. Ada beberapa prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat diamati berkaitan dengan wilayah yang ditetapkan dalam putusan arbitrase tersebut, yakni: ”occupation” (pendudukan), ‘’prescription’’ (preskipsi), ‘’conquest’’ (penaklukan), ‘’accretion’’ (akretisi), ‘’cession’’ (sesi), dan ‘’abandonment’’ (penelantaran).

Prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan suatu doktrin-doktrin internasional, yakni ”occupation and effective control’’ (pendudukan dan pengawasan efektif ) yang ternyata menjadi inti putusan Pulau Miangas dan Sipadan- Ligatan. Kita bisa menganalisa putusan kasus Pulau Miangas di Pengadilan Arbitrase Internasional 1929 dengan menerapkan berbagai prinsip hukum internasional di dalamnya terhadap kegiatan Singapura yang melakukan perluasan wilayah di perairan yang berbatasan/- mungkin masuk ke wilayah Indonesia.

Pertama, secara tradisonal dan secara hukum kebiasaan internasional, di mana Singapura belum (tidak akan) mengakui/ ratifikasi UNCLOS 1982, batas wilayah perairan Singapura ditetapkan oleh garis tengah (implicit dan melalui prinsip unanimity, yakni kalau berdiam diri berarti membenarkan prinsip/- hukum kebiasaan yang berlaku atau dianggap berlaku). Sejak Singapura melakukan reklamasi perairannya tanpa terkendali dan menjorok ke arah wilayah Indonesia, maka kegiatan ini oleh hukum internasional dianggap sebagai ”occupation” (pendudukan) wilayah yang mungkin sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Indonesia, tanpa ada reaksi apapun dari pihak Indonesia.

Kedua, bentuk ”pemilikan wilayah” yang dilakukan Singapura juga melalui mekanisme ”prescription”, yakni perolehan yurisdiksi dan kedaulatan di wilayah perairan tersebut (yang mungkin yang secara tradisional berada dalam yurisdiksi/kedaulatn Indonesia) serta melakukan kegiatan kedaulatan/yurisdiksi tersebut tanpa terganggu (oleh Indonesia, bahkan dibenarkan oleh pernyataan beberapa pejabat negara terkait) yang pada akhirnya dengan berlakunya suatu waktu tertentu dapat memberikan posisi hukum internasional bahwa kegiatan dan reklamasi dengan memanfaatkan pasir Indonesia itu sesuai dengan ketertiban internasional.

Kenyataan lewatnya waktu,pernyataanpernyataan pejabat-pejabat negara yang mengatakan kegiatan Singapura mereklamasi perairan yang berbatasan langsung/masuk menduduki wilayah perairan Indonesia merupakan kegiatan yang dibiarkan oleh Indonesia, bahkan dibenarkan merupakan suatu kegiatan hukum yang memenuhi persyaratan hukum internasional, yakni ”extinctive prescription”. Seperti dikatakan oleh Oppenheim seorang ahli hukum internasional: ”….that extinctive prescription may occur by the consent or acquiescence of the subject of international law which would be otherwise be entitled to claim”.

Maksudnya dengan berdiamnya Indonesia, maka sikap diam ini merupakan persetujuan (diam-diam) terhadap kegiatan Singapura yang sepertinya menduduki perairan Indonesia dan mereklamasinya (dengan memindahkan bagian- bagian dari wilayah-wilayah Indonesia ke perairan yang merupakan milik bersama tersebut). Ketiga, mekanisme berikutnya adalah ”accretion”, yakni suatu mekanisme/ metoda, di mana sebuah negara (Singapura) memperoleh ”hak (title)” atas suatu wilayah melalui kegiatan bertahap terhadap sesuatu bagian dari alam (dalam hal ini oleh Singapura terhadap bagian dari perairan milik bersama tadi) yang tidak memerlukan suatu tindakan yang resmi dan berakibat berubahnya perbatasan negara.

Maka dapat disimpulkan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarkan putusan Peradilan Arbitrase Internasional dalam kasus Pulau Miangas, Sipadan- Ligitan, mungkin juga nanti dalam kasus Pulau Ambalat, Indonesia vs Malaysia dan mungkin saja sengketa batas-batas perairan lain yang bisa terjadi di kemudian hari antara Singapura vs Indonesia, ada beberapa pokok hukum yang dapat diketengahkan. Pertama, penemuan /reklamasi (menjorok masuk ke perairan dalam yurisdiksi/- kedaulatan Indonesia) dan dilanjutkan oleh”pemilikan/possession” wilayah tersebut dalam waktu tertentu (lewatnya suatu jangka waktu) mengarah kepada pemilikan efektif.

Kedua, dengan melakukan berbagai pembangunan sarana/prasarana di atas tanah yang direklamasi tersebut Singapura telah melakukan ”affective occupation and continuous control”. Ketiga, dalam hukum internasional dibenarkan tiga kegiatan pemilikan,yakni menguasai hak, melakukan kegiatan pengawasan, dan pemilikan secara nyata (occupation and effective control). Dengan demikian, lengkaplah sudah dasar-dasar hukum internasional bagi Singapura untuk membenarkan dibuat garis tengah perbatasan perairan antara Indonesia dan Singapura di perairan sisa reklamasinya. Akibatnya, bisa hilangnya bagian wilayah perairan Indonesia sesuai dengan hukum internasional tradisional yang masih berlaku.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/pasir-singapura.html

PRIYATNA ABDURRASYID Anggota American Institute of International Law, Washington DC, USA Anggota International Law Association, London, UK